Contoh Pelanggran HAM Terhadap Wanita

NAMA  :  HERDI SETIAWAN
NPM     :  33110247
KELAS :  2DB22
DOSEN : IDI DARMA, Spd, MM
MATA KULIAH : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Berdasar catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sepanjang tahun 2011, sebanyak 107 kasus pelanggaran HAM menimpa perempuan. Di antaranya mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), buruh migran, human trafficking, dan kekerasan seksual.

Untuk kekerasan seksual, pada data yang sama, sebanyak 4.335 kasus terjadi dari total kekerasan terhadap perempuan yang sebanyak 119.107 kasus. Menurut anggota Komnas HAM Sub Komisi Pendidikan dan Penyuluhan, Hesti Armiwulan, perkara yang tak kalah lainnya adalah tindak kekerasan dan penelantaran buruh migran, kekerasan oleh pejabat atau tokoh publik, konflik sumber daya alam, serta kasus perburuhan.

Pada tahun yang sama juga, Komnas HAM dan perempuan juga mencatat ada 207 kebijakan yang mendiskriminatifkan perempuan di Indonesia. Padahal, negara ini sudah meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi kepada Perempuan (CEDAW). "Bahkan hak-hak terhadap perempuan pun banyak terabaikan.
Bertepatan dengan hari perempuan internasional, Komnas HAM mendesak pemerintah untuk menghentikan segala bentuk diskriminasi. Tak hanya itu, pemerintah juga diminta untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan segala bentuk persoalan yang terjadi.

Pada desakan tersebut, Komnas HAM meminta pemerintah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Buruh Migran dan keluarganya. Selain itu, pemerintah diminta mengesahkan UU Pekerja Rumah Tangga (PRT), melakukan revisi terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri, serta memberikan pemahaman bagi aparat penegak hukum tentang perspektif gender dan akses keadilan bagi perempuan. "Pemerintah juga harus menetapkan kriminalisasi atas kasus-kasus KDRT.Angka kasus kekerasan seksual maupun kasus kekerasan terhadap perempuan secara umum masih saja menjadi hal yang belum bisa diminimalisasi oleh seluruh elemen masyarakat di kota ini.

"Upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan harus dimulai dari lingkungan terdekat yaitu keluarga, dengan menerapkan pola asuh yang partisipatif dan toleransi dan lebih luas mengena ke masyarakat. Kata kuncinya adalah kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran HAM," tandasnya.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/08/m0kgcj-komnas-ham-ribuan-kasus-kekerasanterus-mendera-perempuan

Sejarah HAM Sampai Tahun Sekarang

NAMA  :  HERDI SETIAWAN

NPM     :  33110247
KELAS :  2DB22
DOSEN : IDI DARMA, Spd, MM
MATA KULIAH : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Hak-hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta(hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti dengan hak-haknya itu dapat berbuat semau-maunya. Sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan melanggar hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pada hakikatnya “Hak Asasi Manusia” terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, ialah hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir hak-hak asasi lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini, hak asasi manusia lainnya sulit akan ditegakkan.

POLSTRANAS

NAMA  :  HERDI SETIAWAN

NPM     :  33110247
KELAS :  2DB22
DOSEN : IDI DARMA, Spd, MM
MATA KULIAH : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Politik (politics) - kepentingan umum suatu bangsa, yang merupakan suatu rangkaian azas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat untuk mencapai tujuan tertentu. Policy (kebijaksanaan) - penggunaan pertimbangan-pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, tujuan yang dikehendaki. Pengambil kebijaksanaan biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin dalam usaha memilih cara-cara untuk mencapai tujuan antara politic dan policy terdapat hubungan yang erat dan timbal balik. Strategi adalah cara untuk mencapai suatu tujuan termasuk politik.

DASAR POLSTRANAS

Poltranas yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang ada disebut sebagai suprastruktur politik,yaitu MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA. Badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik, mencakup pranata-pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), & kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur politik dan infrastruktur politik harus dapat bekerjasama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL YANG MEMBAHAS OTOMONI DAERAH

  
NAMA  :  HERDI SETIAWAN

NPM     :  33110247
KELAS :  2DB22
DOSEN : IDI DARMA, Spd, MM
MATA KULIAH : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

TULISAN 3

 POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL YANG MEMBAHAS OTOMONI DAERAH

I. PENDAHULUAN 

PENGERTIAN POLITIK
Kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu Polistaia, Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri/ berdiri sendiri (negara), sedangkan taia berarti urusan. Dari segi kepentingan penggunaan, kata politik menpunyai arti yang berbeda-beda. Untuk lebih memberikan pengertian arti politi disampaikan beberapa arti politik dari segi kepentingan penggunaan, yaitu :
a. Dalam arti kepentingan umum (politics)
Politik dalam arti kepentingan umum adalah segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada dibawah kekuasaan negara di pusat maupun di daerah.
b. Dalam arti kebijaksanaan (policy)
Politik adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita/keinginan atau keadaan yang kita kehendaki. Jadi politik adalah tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah dari masyarakat atau negara.
Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum dan distribusi. Strategi berasl dari bahasa Yunani yaitu strategia yang artinya the art of the general atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Strategi nasional disusun untuk melaksanakn politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

DASAR PEMIKIRAN PENYUSUNAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

Politik dan stategi nasional

NAMA : HERDI SETIAWAN
NPM : 33110247
KELAS : 2DB22

Pengertian Politik

Kata “Politik” secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan rangkaian

Pendidikan Kewarganegaraan #

KONSEP DEMOKRASI

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut

Tugas E-Commerce

     Perdagangan melalui Jaringan Elektronik :

Transaksi bisnis yang menggunakan akses jaringan, sistem berbasis komputer, dan jaringan internet.

ü       Manfaat perdagangan melalui jaringan elektronik :

• Pelayanan pelanggan yang lebih baik.
• Hubungan dengan pemsok dan masyarakat keuangan yang lebih baik.
• Pengembalian atas investasi pemegang saham, dan pemilik yang meningkat.

ü     Kendala perdagangan melalui jaringan elektronik :

• Biaya Tinggi.
• Masalah Keamanan.
• Perangkat lunak yang belum mapan atau tidak tersedia.

ü      Jalan menuju perdagangan melalui jaringan elektronik  :

• Mengumpulkan intelijen bisnis.
• Membentuk suatu sistem antar-organisasi (IOS).